TENTANG IPA SUMUT

Aliansi Rakyat Indonesia (Indonesian Peoples Alliance)
IPA Sumatera Utara
HENTIKAN Liberalisasi Perdagangan Untuk Kedaulatan Rakyat !

Medan, Sumatera Utara, 03 Juli 2013, sebanyak 18 organisasi massa, organisasi masyarakat sipil di Sumatera Utara, bersama dengan akademisi progresif berkumpul di Wisma LPPM Universitas Sumatera Utara (LPM USU) untuk menanggapi agenda internasional yang akan diselenggarakan oleh Pemerintah Indonesia pada tahun ini (APEC Summit dan WTO) melalui forum publik dan deklarasi Komite Indonesia People Alliance/Aliansi-Sumatera Utara Indonesia (IPA SUMUT). Forum publik ini dihadiri oleh beberapa narasumber, antara lain Suryati Simanjuntak dari KPPSM, Ahmad Syah dari Gabungan Serikat Buruh
Independen Sumut (GSBI SUMUT), Rachmad P Panjaitan dari PEMA USU, Ari dari BPPRI, Oding Affandi (akademisi Universitas Sumatera Utara/USU) dan Rudi HB Daman dari anggota Indonesian Peoples Alliance-Nasional Komite Koordinasi.
Kesimpulan yang telah disampaikan oleh narasumber dalam forum ini adalah, bahwa WTO tidak memberikan manfaat bagi masyarakat, apa yang dilakukan WTO adalah pemanfaatan dan penghisapan atas masyarakat dunia ketiga untuk pulih dari krisis kapitalisme monopoli internasional. Yati Simanjuntak dari KSPPM mengatakan: "Skema WTO di sektor pertanian dihasilkan dengan meminggirkan perempuan dan mengusir serta menghancurkan petani atau masyarakat adat. Peraturan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia, seperti UU Pangan, tidak hanya menyerang kaum tani tetapi mengesampingkan peran perempuan dalam pertanian"
Rachmad P Panjaitan dari Pemerintah Mahasiswa Universitas Sumatera Utara, mengatakan: "Kami menyadari bahwa pendidikan di Indonesia terancam oleh skema liberalisasi yang sangat buruk dampaknya, hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan tinggi dibatasi dengan adanya UU PT beserta regulasi lainnya sebagai bentuk liberalisasi di dunia pendidikan. Melalui skema liberalisasi pendidikan dengan berbagai terbitan regulasi, masyarakat pun semakin kehilangan aksesnya untuk mendapatkan pendidikan khususnya pendidikan tinggi.
Sementara itu dari sektor pekerja, Ahmad Syah (GSBI Sumut) mengatakan fleksibilitas pasar tenaga kerja yang menjadi komponen liberalisasi perdagangan yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah dalam bentuk outsourcing dan pekerja kontrak, yang telah dibuat sehingga pasar tenaga kerja di Indonesia fleksibel terhadap liberalisasi perdagangan. "Di Sumatera Utara, investigasi kami menemukan jumlah outsourcing dan pekerja kontrak yang meningkat sebesar 5% per tahun, peningkatan ini juga sejalan dengan praktik union busting"
Sementara Oding Affandi dari Akademisi Universitas Sumatera Utara menjelaskan bahwa perdagangan dan pasar bebas ini menjadi alat yang sedang digunakan oleh negara untuk mengembangkan kepentingan mereka sendiri, niatnya untuk memecahkan tindakan perlindungan dari negara, adalah tindakan ini mengancam. kedaulatan suatu negara "Kemampuan untuk bersaing sedang melemah, potensi ekonomi sedang mengirim ke negara-negara berkembang, kebanggaan nasional sedang dihina. Perdagangan dan pasar bebas hanya mengakibatkan situasi yang tidak adil, ini semua telah dilakukan untuk mewujudkan agenda tersembunyi dari AS yang sedang dibahas dalam nama perdagangan dan pasar bebas "
Forum ini pada akhirnya dengan tegas mengajak seluruh organisasi massa baik sektor buruh, tani, mahasiswa, perempuan, LSM & NGO beserta masyarakat sipil SUMUT untuk bersatu dan mengambil sikap dalam merespon APEC dan pertemuan WTO, dan secara konsisten mengkampanyekan perlawanan terhadap pertemuan-pertemuan kapitalisme monopoli internasional yang sedang dijaga oleh pemerintah boneka yaitu SBY di Indonesia.
Seluruh elemen yang hadir dalam pertemuan itu, berkomitmen untuk mengkonsolidasikan gerakan dibawah Aliansi Rakyat Indonesia/IPA SUMUT sebagai platform luas untuk kampanye Kedaulatan dan Perdagangan yang Melayani Rakyat. Walhi Sumatera Utara diunjuk sebagai Sekretariat IPA Sumatera Utara dan Ranto Sibarani dari organisasi Kotib diunjuk sebagai kordinator IPA SUMUT. Dalam pertemuan itu juga disepakati untuk melakukan aksi massa sebagai wujud penolakan terhadap agenda APEC dalam pertemuan SOM III pada tanggal 5-6 Juli 2013 yang diselenggarakan di Medan.

Organisasi-organisasi yang terdaftar dalam aliansi IPA SUMUT ketika Deklarasi adalah sebagai berikut:
GSBI SUMUT
Pusaka Indonesia
FMN Cabang Medan
Kontras Sumut
AGRA
LPPM USU
RAPALA INDONESIA
ELSAKA
SPKS SUMUT
KOTIB
BITRA Indonesia
PKPA
KSPPM
PEMA USU
Serikat Petani Indonesia-SUMUT
BAKUMSU
WALHI SUMUT
KDAS
Sebagai tindak lanjut dari deklarasi tersebut, maka pada tanggal 4 Juli 2013 dilakukan konsolidasi dan perluasan aliansi untuk melakukan aksi massa menolak pertemuan SOM III APEC di Medan. Lebih dari 35 organisasi massa baik buruh, tani, mahasiswa, miskin kota, LSM & NGO sepakat dan melakukan penolakan melalui aksi massa tanggal 5-6 Juli di tempat-tempat diadakannya pertemuan SOM III APEC di Medan dengan tema ‘Bubarkan APEC dan Lawan Globalisasi”. Aksi massa yang dilakukan selama dua hari berturut-turut tersebut berlangsung sesuai dengan rencana. Respon media terhadap aksi tersebut juga cukup baik, hal ini terlihat dari pemberitaan yang cukup banyak di media cetak maupun media online.
Setelah melakukan aksi massa, atas dasar kesadaran perlunya pengetahuan dan wawasan tentang agenda Negara-Negara Imperialis atas Indonesia, maka pada tanggal 8 Juli 2013, IPA Sumut melakukan diskusi sehari tentang “Liberalisasi Ekonomi” di kantor Bakumsu dengan narasumber saudara Rudy HB Daman dari IPA Nasional. Pada saat diskusi tersebut IPA Sumut semakin luas aliansinya dengan bergabungnya beberapa organisasi rakyat antara lain SBPI, KBI, PPR, SMI, FRB, KKP HAM ’65, dan Prof. Bungaran Antonius Simanjuntak/Akademisi.
IPA Sumut masih terbuka untuk individu maupun organisasi yang sepakat untuk menolak liberalisasi ekonomi melalui kaki tangannya WTO dan APEC yang akan menyelenggarakan agenda besarnya di Indonesia, antara lain Pertemuan Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik ( APEC, 1-8 Oktober), Konferensi Tingkat Menteri Organisasi Perdagangan Dunia (WTO, 3-6 Desember).
Semakin luas aliansi ini maka akan memberikan kesempatan semakin banyak rakyat yang mengetahui apa saja dampak dan agenda liberalisasi ekonomi di Indonesia, yang sedang dipuji oleh pemerintah kita, padahal sebenarnya adalah wujud penjajahan dengan gaya baru (Neo Imperialisme).
 Demikianlah profil singkat dari Aliansi Rakyat Indonesia atau disebut Indonesian People Alliance (IPA) yang memperluas aliansinya di wilayah Sumatera Utara (IPA SUMUT) dalam menyongsong “Gerakan Untuk Kedaulatan Rakyat dan Perdagangan yang Mengabdi pada Rakyat serta Hentikan Liberalisasi perdagangan. JUNK WTO”. Bagi organisasi atau individu yang mau berpartisipasi dapat menghubungi ipasumaterautara@gmail.com atau datang langsung ke sekretariat IPA Sumut di Kantor WALHI Sumut Jl. Harmonika Baru No. 77 Medan.

Ttd,

Ranto Sibarani
Koordinator IPA Sumatera Utara.