KEPENTINGAN JAHAT IMPERIALISME AS DI BALIK APEC
“Krisis dunia yang berkepanjangan di tubuh imperialis,
sejak tahun 2008 sampai saat ini telah menjadi sangat akut dan kronis, memaksa
mereka untuk lebih mengintensifkan dan memasifkan penghisapan atas rakyat di
negara-negara jajahan maupun setengah jajahan-setengah feodal demi menjaga
sistem monopoli ekonominya agar tetap mencengkram dunia dengan cara memaksa dan
merangkul setiap negara hijau agar duduk dan tunduk dalam skema jahat dan palsu
organisasi-organisasi internasional buatan imperialis, salah satunya yaitu Asia Pasific Economy Coorperation (APEC)”
Pada tahun 1989 melalui inisiatif negara-negara
imperialisme di wilayah asia dan pasific seperti AS, China, Rusia, Australia,
dan Kanada, mendeklarasikan sebuah organisasi kerja sama ekonomi dan
perdagangan di wilayah asia dan pasific yaitu Asia Pasific Economic
Coorperation. Organisasi yang beranggotakan 21 negara asia dan pasific ini
merupakan forum kerja sama berbagai negara di bidang ekonomi, perdagangan dan
investasi. Sampai saat ini, APEC telah berhasil melaksanakan 20 kali pertemuan
tingkat tinggi atau KTT APEC di berbagai negara anggotanya. Namun pada tahun
1994 di bogor merupakan catatan penting dalam perjalanannya, melalui pertemuan
21 anggota APEC telah menyetujui target pencapaian dalam kerja sama perdagangan
dan investasi atau yang lebih dikenal sebagai Bogor Goals. Sehingga kemudian kesepakatan tersebut menjadi mainset
setiap negara termasuk Indonesia untuk dapat menjalankan sistem ekonomi liberal.
Ditinjau dari
segi demografis, APEC merupakan organisasi yang besar karena menaungi penduduk
sekitar 2,7 milyar jiwa. Empat belas dari 21 Ekonomi Anggota APEC merupakan 40
Ekonomi pengekspor terbesar di dunia, sementara sembilan anggota APEC tercatat
sebagai anggota G20. Selain itu, setiap tahun Menteri Luar Negeri, Menteri
Perdagangan, Menteri Keuangan dan Menteri-Menteri lain hadir dalam
pertemuan-pertemuan APEC. Kehadiran para Pemimpin dan Menteri APEC tersebut
selama ini juga dimanfaatkan sebagai kesempatan untuk melakukan pembahasan
masalah-masalah bilateral dan regional. Para pimpinan negara tergabung dalam
leadership APEC yang menjalankan rapat setiap 1 tahun sekali. Rapat tahunan
APEC merupakan hasil dari penilaian dari Senior Oficial Meeting (SOM) yang
kemudian dijadikan bahan untuk merumuskan kebijakan APEC oleh leadership.
Sampai
saat ini APEC telah berperan penting dalam setiap agenda perdagangan
multilateral. Di tahun 1994, APEC memberikan kontribusi signifikan bagi
terselesaikannya Putaran Uruguay di bawah perundingan General Agreement on
Tariffs and Trade (GATT) serta berhasil menyepakati target kerja sama
ekonomi dan perdagangan bersama seluruh anggota APEC yang termanifestasi dalam Bogor Goals. Keberhasilan ini telah
mendorong terbentuknya organisasi perdagangan dunia WTO. Kini, forum kerja sama
APEC dipandang sebagai salah satu arena kunci guna mendorong terselesaikannya
Putaran Doha.
Mekanisme kerja APEC bermuara pada para Pemimpin
Ekonomi APEC yang melakukan pertemuan setahun sekali dalam APEC Economic
Leaders’ Meeting (AELM). Di bawah itu, para Menteri Luar Negeri dan Menteri
Perdagangan APEC berkoordinasi dalam APEC Ministerial Meeting (AMM)
menggariskan arah kerja sama kawasan. Hasil kesepakatan para Pemimpin Ekonomi
dan Menteri APEC tersebut selanjutnya diterjemahkan oleh para Pejabat Tinggi (Senior
Officials) APEC untuk dilaksanakan oleh para pengambil kebijakan dan
kelompok ahli masing-masing Ekonomi yang bertemu dalam berbagai Komite dan
Kelompok Kerja di APEC. Di sisi lain para pengusaha-pengusaha monopoli besar
diberbagai negara anggota APEC ikut serta dalam menentukan kebijakan-kebijakan
sektoral APEC khususnya dibidang usaha dan bisnis. Hal ini terlihat dengan
adanya APEC Bussines Advisory Council (ABAC) yang beranggotakan 6 orang dari
setiap negara, terdaftar dalam struktur organisasi APEC langsung dibawah AELM.
Di tahun 2013 ini, Indonesia menjadi kepanitian dan
keketuaan pertemuan tahunan APEC atau KTT APEC ke 21 yang diselenggarakan mulai
bulan Desember 2012-Oktober 2013 di beberapa kota di Indonesia seperti Jakarta,
Surabaya, Manado, Medan, Bali. Keinginan yang kuat dari pemerintah Indonesia
untuk dapat menjamu para tamu luar negerinya, disikapi langsung oleh Presiden
SBY melalui Keppres No. 22/2012 tentang Panitia Nasional Penyelenggara
Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Pacific Economic Cooperation XXI tahun 2013.
Bahkan untuk memaksimalkan rangkaian kegiatan KTT APEC ke 21 di Indonesia,
Presiden langsung menunjuk para kabinet menteri serta para kepala aparat
keamanan Indonesia seperti Panglima TNI dan Kapolri untuk menjadi panitia demi
terselenggaranya pertemuan tersebut.
Dalam
rangkaian pertemuan KTT APEC tahun 2013 ini, Indonesia telah menyiapkan 12
sektor kerja sama yang akan dipromosikan dalam pertemuan awal APEC di Senior
Meeting Office mulai bulan Januari-Juli 2013 di 3 kota besar di Indonesia
(Jakarta-Surabaya-Medan). 12 sektor tersebut adalah (1) mendukung sistem perdagangan multilateral
dengan memastikan tercapainya hasil konkrit pada pertemuan tingkat Menteri WTO
di Bali pada bulan Desember 2013; (2) pengembangan konektivitas Indonesia; (3)
pembangunan dan investasi infrastruktur; (4) peningkatan daya saing global
untuk sektor UMKM dan perempuan; (5) peningkatan kesejahteraan petani; (6) pengembangan
model sistem kesehatan yang berkelanjutan; (7) mengarusutamakan isu-isu
kelautan; (8) pengembangan produk berbasis pertanian untuk mendukung upaya
pengurangan kemiskinan; (9) memfasilitasi kesiaptanggapan personel bencana
alam; (10) mendorong kerja sama pendidikan lintas batas; (11) mendorong
fasilitasi perjalanan untuk wisatawan; (12) dan hal-hal lain berkaitan dengan
pengembangan kapasitas Indonesia dalam perdagangan internasional serta
memastikan bahwa pasar internasional tetap terbuka bagi ekspor Indonesia. Pada
pertemuan SOM III di Medan tanggal 22 Juni – 6 Juli 2013 telah disepakati 18
sektor kerja sama dan 12 diantaranya adalah kesemua sektor yang dipromosikan
Indonesia diatas. Dan dipastikan 18 sektor tersebut akan di teruskan pada pertemuan
WTO bulan desember mendatang di Bali.
Kemudian apa
sebenarnya mamfaat organisasi APEC bagi seluruh rakyat Indonesia ?? Hal ini
patut menjadi perhatian kita bersama sebagai pihak yang menjadi objek
dalam setiap kerja sama multilateral
negara.
Mamfaat APEC ???
Ditengah krisis imperialisme yang berkepanjangan
sampai saat ini, sangat berdampak kepada turunnya indeks perkembangan ekonomi
di berbagai negara-negara imperialis. Bahkan di beberapa negara Eropa seperti
Yunani dan Cyprus telah terjadi krisis moneter akut yang mengakibatkan negara
tersebut coleps. Tingkat pengangguran terus meningkat setiap tahun, diantaranya
seperti Inggris, Jerman, dan Perancis angka pengangguran meningkat sampai 7,89
% tahun 2012 . Sementara itu banyak rakyat yang semakin hari semakin banyak
turun ke jalan untuk menolak pemotongan dan pencabutan subsidi-subsidi publik
seperti pendidikan, kesehatan, jaminan sosial, dll. Ini tidak lain dikarenakan
oleh ketimpangan ekonomi yang diciptakan oleh imperialisme telah menurunkan kemampuan
ekonomi rakyat, sehingga barang-barang yang setiap hari mereka hasilkan tidak
mampu lagi terserap oleh konsumen dan membusuk.
Untuk dapat keluar dari krisis ekonominya,
imperialisme semakin giat mencari cara demi menyelamatkan modal dan sistem monopoli
mereka. Oleh karena itu mereka terus mencari negara-negara topangan yang dapat
dijadikan lahan penyelamat dari krisis akut imperialisme. Pemerintahan dalam
negeri diciptakan menjadi penghamba kepada sistemnya agar penghisapan mereka
tetap aman dan terkendali. Dalam mengelabui rakyat atas penghisapannya,
imperialisme menciptakan berbagai lingkaran organisasi dalam kedok kemanusiaan
dan kesejahteraan manusia, namun esensinya adalah untuk dapat lebih
mengintensifkan dan memasifkan penghisapannya atas kehidupan rakyat. APEC
sebagai organisasi internasional buatannya, semakin digunakan untuk dapat
memonopoli pasar dan sumber daya alam di berbagai wilayah negara anggota demi
meraup keuntungan sebesar-besarnya guna menyehatkan kembali krisis yang terjadi
di tubuh imperialisme itu sendiri.
APEC adalah organisasi internasional yang fokus dalam
kerja sama di bidang ekonomi, perdagangan, serta investasi. Seperti yang sudah
dijelaskan diatas, bahwa sejak APEC pertama kali dideklarasikan tahun 1989
sampai saat ini telah banyak berperan dalam hal perdagangan yang mencakup dua
poros bagian wilayah dunia Asia-Pasifik. Artinya APEC secara prinsip
mempercayai pembangunan ekonomi nasional dan dunia sangat bergantung kepada
perdagangan luas menembus batas setiap negara. Hal ini terbukti dalam berbagai
aturan-aturan yang telah disepakati dalam 4 prinsip organisasi APEC, yang salah
satunya adalah menekankan kepada setiap anggota APEC untuk dapat memangkas
setiap faktor penghambat alur perdagangan baik rill maupun non rill. Bahkan
APEC juga menegaskan dalam menuju ekonomi berkembang dan maju haruslah terlebih
dahulu menerapkan liberalisasi di setiap sektor masyarakat.
Dengan prinsip ekonomi liberal maka secara otomatis
kegiatan ekonomi negara hanya terpusat terhadap investor-investor dan pemodal-pemodal
besar dalam dan luar negeri. Kegiatan ekonomi rakyat secara mayoritas akan mengecil
dan menjadikan keadaan sosial ekonomi rakyat terus mengalami penurunan kian
waktu. Akibatnya menciptakan ketimpangan ekonomi yang signifikan dan terus
mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Data CEDS menunjukkan angka
koefisien gini di Indonesia terus meningkat dari tahun 1990 yaitu 0,29 dan di
tahun 2002 menembus angka 0,59 dan di 2010 terus meningkat. Hal yang paling
dominan disebabkan oleh tersingkirnya kegiatan ekonomi rakyat dari lahan
produksinya seperti perampasan tanah oleh perusahaan-perusahaan swasta dan
negara, upah buruh yang semakin jauh dari standar kelayakan, penggusuran
pedagang kaki lima, serta menyempitnya lapangan pekerjaan yang layak bagi
rakyat.
Pemusatan atau pemonopolian lahan produksi oleh
segilitir pemodal (borjuasi nasional dan borjuasi besar komperador) serta tuan
tanah di dalam negeri terus semakin menggila mengingat Indonesia yang bergabung
dalam keaanggotaan APEC wajib mejalankan prinsip dalam organisasi APEC yaitu
menjadikan perdagangan makro dan investasi menjadi pilar utama dalam
pembangunan ekonomi berkembang di tahun 2010 dan ekonomi maju di tahun 2020 (Bogor Goals). Sehingga imperialisme
dapat terus meraup keuntungan melalui pengeksploitasian sumber daya alam
(pertambangan, energi, dan mineral), tenaga kerja murah, pemasaran yang
menjanjikan mengingat populasi Indonesia merupakan terbesar ke-4 di dunia. Untuk
lebih memuluskan penghisapannya, APEC di tahun 2004 semakin giat mengintervensi
setiap kebijakan pemerintah dalam hal reformasi struktutal birokrasi di bidang
Undang-Undang, tata kelola publik dan perusahaan, kebijakan persaingan dunia
usaha, dan penguatan infrastruktur hukum ekonomi. Hal tersebut jelas mengancam
hak ekonomi rakyat dimana pemodal asing dan dalam negeri akan semakin beringas
mengambil secara paksa lahan ekonomi rakyat baik upah, tanah, dan kerja.
Indonesia sebagai negara yang kaya akan sumber daya alamnya
serta memiliki jumlah populasi yang cukup besar, menjadikan negara ini sebagai
tanah surga bagi perusahaan-perusahaan monopoli besar dunia untuk dapat memamfaatkanya.
Maka tak heran jika tahun 2013 ini pertemuan APEC diselenggarakan di Indonesia,
selain watak dari pemerintahannya yang tunduk kepada kepentingan asing juga
tersedianya berbagai potensi untuk kepentingan penghisapan mereka. Sehingga
rakyat terus semakin dijadikan korban atas
kesakitan dan kerakusan sistem imperialisme pimpinan AS.
Rakyat Indonesia semakin dijadikan tidak produktif
dengan pembatasan-pembatasan fasilitas
dan modal oleh negara. Kondisi ini sengaja diciptakan agar rakyat benar-benar
menjadi konsumen aktif atas barang-barang yang mereka produksi setiap harinya.
Disisi lain keran investasi asing terus dibuka lebar agar perusahaan-perusahaan
besar mereka dapat meraup keuntungan lebih dengan tenaga kerja murah di
Indonesia serta semakin banyaknya lahan ekonomi yang bisa dikuasai untuk
dieksploitasi oleh mereka.
Oleh karena itu APEC sebagai organisasi perdangangan
dan investasi internasional tidaklah merupakan organisasi yang bertujuan untuk
memajukan taraf ekonomi rakyat melainkan sengaja diciptakan untuk menjadi poros
dari skema penghisapan imperialisme atas
rakyat diberbagai negara jajahan dan setengah jajahan. Harapan kesejahteraan
yang mereka gembor-gemborkan adalah sebuah kebohongan besar untuk mengelabui
segenap rakyat Indonesia. Maka dari itu mari kita kampanyekan bersama bahwa
organisasi internasional APEC merupakan organisasi yang sama sekali tidak
berguna untuk mensejahterakan perekonomian rakyat saat ini. Malah sebaliknya
organisasi ini adalah ancaman besar bagi kehidupan rakyat Indonesia ditengah
krisis ekonomi yang semakin parah. JUNK
APEC!!!!
Tidak ada komentar:
Posting Komentar